Thursday, September 29, 2016

Di Forum PBB, Enam Negara Pasifik Sorot Kasus HAM Papua

Kluet Raya News - New York - Perwakilan dari enam negara di Pasifik membahas kekhawatiran akan keadaan di Papua Barat dalam forum PBB.
Dalam sesi ke-71 KTT PBB yang digelar 13 - 26 September itu, para pemimpin keenam negara mendesak respons PBB terhadap keadaan di Papua.

Keenam negara tersebut adalah Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Nauru, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu.

Kekhawatiran ditujukan pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang diklaim terjadi di Papua Barat.

Mereka menyerukan agar kebebasan diberikan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya.

"Banyak laporan soal pelanggaran HAM di Papua Barat yang menekankan soal mempertahankan hak untuk menentukan nasibnya," sebut Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare.

Menurutnya, hal itu berujung pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia, dalam upaya meredam segala bentuk perlawanan.

Presiden Kepulauan Marshall Hilda Heine juga mendesak agar keadaan di Papua Barat ini diselidiki secara independen.
"Saya meminta Dewan HAM PBB untuk melakukan penyelidikan yang kredibel dan independen terkait pelanggaran HAM di Papua Barat," katanya.

Namun, desakan-desakan itu direspons keras oleh perwakilan Indonesia untuk misi tetap PBB, Nara Masista Rakhmatia.

Menurutnya, dengan melayangkan desakan-desakan seperti itu, secara tidak langsung kedaulatan Indonesia telah diganggu gugat.
"Ini adalah bentuk pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah negara kami. Ini sangat disesalkan," ucap Nara. (Radio New Zealand/ABC News).

Sumber : Serambi Indonesia

No comments:
Write komentar